Bbs-news.id, Banjarmasin - Perkembangan perekonomian Kalimantan Selatan secara kumulatif mulai menunjukkan pemulihan. Pada Triwulan III 2021, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan tercatat 4,82% (yoy), meningkat dibanding Triwulan II 2021 yang sebesar 4,41% (yoy). Sedangkan perkembangan dari sisi stabilitas harga, inflasi Kalsel diperkirakan lebih tinggi dibanding tahun 2020, namun masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional (3% ± 1%). Hal ini sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan perbaikan daya beli masyarakat.
Dalam kegiatan Opening Festival ANTASARI “Akselerasi dan Transformasi Ekonomi Digital Terkini” dan Pengukuhan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Kalimantan Selatan, Senin (29/11/2021), Amanlison Sembiring, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan mengatakan, dari sisi ekonomi digital, Kalsel mengalami peningkatan nominal transaksi retail melalui SKNBI (Sistem Kliring Nasional BI) dan transaksi wholesale melalui RTGS pada triwulan I hingga triwulan III 2021. Hal ini sejalan dengan pola peningkatan konsumsi rumah tangga yang didorong oleh mobilitas masyarakat.
Sedangkan dari sisi penggunaan APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu), katanya, secara nominal penggunaan kartu ATM/Debet, kartu kredit, e-money card based mengalami peningkatan dari triwulan I hingga triwulan III 2021. Hal ini menunjukkan bahwa APMK menjadi pilihan masyarakat Kalsel untuk bertransaksi.
Sementara itu, dari sisi e-commerce dan transportasi online pada tiap triwulan di tahun 2021, Kalsel juga tercatat mengalami peningkatan. Pemenuhan kebutuhan masyarakatpun semakin bergantung dengan produk dan layanan yang dihadirkan melalui platform digital.
Menyinggung Pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir, namun optimisme pemulihan ekonomi harus tetap digaungkan. Katanya, pihaknya tetap menjaga protokol kesehatan dengan 6M, yang salah satunya menggunakan pembayaran digital untuk tetap physical distancing. Pola konsumsi masyarakat pun bergeser dalam bertransaksi menggunakan platform digital dengan fasilitas layanan keuangan yang Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal (CeMuMuAH).
Amanlison menyebutkan, dalam momentum yang baik ini, sebagai bentuk nyata untuk mendorong ekonomi dan keuangan digital, Kantor Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Festival ANTASARI (Akselerasi dan Transformasi Ekonomi Digital Terkini) pada 29 November hingga 2 Desember 2021.
Diungkapkan, rangkaian acara Festival ANTASARI terdiri dari pembukaan acara, pengukuhan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kalimantan Selatan, penyusunan rencana kerja TP2DD, dan webinar series mengenai isu sistem pembayaran terkini, dengan topik “Unlocking Regional Income through Digital Transformation” dibawakan oleh Prof. Rhenald Kasali, sedangkan webinar series 2 dengan topik “Empowering SMEs with Digital Platforms in Pandemic Era” dan series 3 dengan topik “Cybersecurity Awareness for Secure and Resilient Digital Ecosystems” mengundang pembicara yang berasal dari profesional, praktisi dan pelaku usaha yang kompeten dan ahli dibidangnya. Dalam rangkaian acara juga dilaksanakan penyusunan rencana kerja TP2DD sampai tahun 2025 mendatang.
Mengenai digitalisasi, menurut Amanlison, juga terjadi pada sektor pendapatan dan belanja Pemerintah, dan Pemerintah menangkap peluang pola pergeseran masyarakat. Pemerintah diharapkan menjadi motor utama dalam mendorong pembentukan ekosistem digital di Indonesia, tidak terkecuali di daerah. Berdasarkan pilot project Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di tahun 2019, dapat disimpulkan bahwa ETPD berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 11,1% (yoy) serta mendorong kemudahan usaha dan tata kelola pemerintahan.
Menindaklanjuti hal tersebut, kata Amanlison, Pemerintah diwakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Menteri Dalam Negeri, serta Bank Indonesia, bersepakat menandatangani Nota Kesepahaman Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) pada 13 Februari 2020 dan menjadi dasar implementasi ETPD. Hal ini ditegaskan dengan terbitnya Keppres No. 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) yang didalamnya tertulis pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten dalam rangka implementasi ETPD.
Amanlison mengharapkan, TP2DD dapat menjadi wadah bagi Pemerintah Daerah dan stakeholder lain, untuk semakin mendorong transformasi ekonomi digital dari sisi supply maupun demand.
Dikatakan, perkembangan teknologi digital seperti saat ini haruslah diiringi dengan inovasi dan perluasan sejumlah kebijakan di bidang Sistem Pembayaran, salah satunya melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Berbagai kerjasama dengan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP), Pemerintah Daerah, dan lembaga terkait, terus dilakukan guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional.
Untuk Inovasi pembayaran digital melalui scan QR code atau QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard), Amanlison menyatakan, terus digalakkan untuk menjangkau penetrasi pasar dan akseptansi masyarakat dalam bertransaksi ritel. Perkembangan merchant QRIS meningkat signifikan dengan Kalsel menduduki top 10 Provinsi dalam persentase pencapaian QRIS terbanyak. Kerja sama dengan Kementerian Perdagangan melalui Program Pasar dan Pusat Perbelanjaan SIAP (Sehat, Inovatif dan Aman Pakai) QRIS menjadi momentum dalam memasuki era new normal. Program ini akan terus diperluas sebagai solusi pembayaran nirsentuh dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. Sampai dengan 19 November 2021, merchant QRIS di Kalsel tercatat telah mencapai 162 ribu merchant.
Ditegaskan, pengembangan QRIS cross border atau antarnegara dengan Thailand melalui peluncuran SNAP (Standar Nasional Open API Pembayaran) dapat menjadi tonggak baru dalam memfasilitasi aktivitas masyarakat, terutama bagi wisatawan kedua negara. Ke depan akan semakin banyak kerja sama antar negara seperti ini, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Kalimantan Selatan.
Di sisi lain, pengembangan layanan transfer dengan nama BI FAST akan diluncurkan pada Desember 2021. BI FAST merupakan modernisasi SKNBI (Sistem Kliring Nasional BI). Sistem ini akan mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam penggunaan layanan transfer dana yang cepat (real time) dan tersedia setiap saat (24/7).
Kebijakan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia tersebut , akan mendukung percepatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Indonesia, termasuk percepatan digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah. Diharapkan, dengan adanya Festival ANTASARI ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan akseptansi dan pemahaman masyarakat akan pemanfaatan teknologi digital sehingga mendorong terbentuknya ekosistem keuangan digital di Kalimantan Selatan.(AN/juns)