BBS-NEWS, ID - BANJARMASIN - Pemerintah sudah mensosialisasikan untuk vaksin covid 19 dan sudah mulai dijalankan di Puskesmas terdekat dan bahkan bisa di Puskesmas mana saja.
Namun diera digital saat ini, pendaftaran diharapkan menggunakan sarana IT tersebut dan dilakukan secara online. Demikian diungkapkan Pemerhati Sosial Kemasyarakatan Sutjipto, yang memiliki banyak jabatan di berbagai komunitas dunia usaha.
"Saat ini sudah era digital, sebaiknya pendaftaran melalui online dan betul-betul sudah terdata, guna menghindari kerumunan," kata Sutjipto, yang juga Presiden Indonesia Marketing Association (IMA) Chapter Banjarmasin Banjarbaru.
“Saatnya untuk menindak lanjuti hasil vaksinasi tadi yang di sini saya terima kartu vaksinasi dengan nama dan alamat lengkap dan keterangan tanpa keluhan dan balik lagi tanggal 5 agustus. Data itu cukup dikirim melalui PDF ke hp masing-masing. Karena menunggunya sudah lama, mendaftar harus mengantri, ternyata setelah selesai harus mengantri lagi,” kata Sutjipto, yang juga penasehat Hipmikindo Kalsel.
Ketemu warga sudah menunggu sejak pagi pukul 07.30 wita sampai pukul 11.00 masih belum selesai, sementara orang itu membawa anaknya yang sudah kelaparan dan itu membuatnya panik. Petugas “tidak mau tahu”. Saat ditanya, bisa enggak ditinggal? Kata petugas, tidak bisa. Padahal tinggal mengambil saja dengan menyediakan loket untuk pengambilan kartu vaksinasi. Ternyata dibilang tidak bisa.
“Monggo prokes yang ada, betul-betul sama-sama kita terapkan. Jangan sampai nanti kita salah kita kena. Tapi nanti petugas medis yang melihat ada kesalahan, juga tidak nyaman untuk menegur,” kata Sutjipto, seraya menambahkan, agar menggunakan dan memanfaatkan teknologi yang ada berupa informasi melalui digital.
Ada keinginannya, agar beberapa komunitas yang ada dirinya di dalam komunitas tersebut, sehingga dia berharap agar komunitas yang ada untuk difasilitasi dengan kouta vaksinasi.
“Dengan adanya kouta seperti itu. Masing-masing komunitas akan menjalankan program Pemerintah tadi secara klaster masing-masing dan tidak merepotkan. Lebih mengurangi tenaga medis yang ada,” Sutjipto menjelaskan.
Contohnya, kata Sutjipto, IMA bisa bekerjasama dengan Asperindo, kerjasama juga dengan Koperasi Konsumen Syariah Ar-rahmah. Yang kemudian dibuat satu titik kegiatan. Demikian juga komunitas yang lain, seperti Hipmikindo bisa bekerjasama dengan yang komunitas lainnya dan dibuat satu titik.
Tujuan dirinya, kata Sutjipto, jangan sampai dalam satu keluarga hanya 1 atau 2 orang yang divaksin, sedangkan anggota keluarga yang lain tidak ikut divaksin. Sehingga satu rumah tidak lengkap.
“Dengan usulan yang saya ajukan tadi, kita masuk ke dalam satu wadah sambil bersilaturahmi dan pendaftarnya juga lewat online, walaupun komunitas, sehingga tidak terjadi kerumunan,” ungkap Sutjipto, yang juga Ketua Koperasi Konsumen Syariah Ar- Rahmah, yang memiliki kantor layanan di Banjarmasin, Martapura, Barabai dan Kotabaru.
Katanya, misal minta kouta 500 dalam satu komunitas tadi. Data sudah ada. Akan dibagi. Nomer urut sekian ke nomer urut sekian pada jam sekian, hingga sampai akhir acara tidak terjadi kerumunan dan diharapkan bisa didengar Kadinkes dan Walikota Banjarmasin, agar program Pemerintah betul-betul sampai ke masyarakatdan diharapkan semua biaya yang ada dinolkan, termasuk tenaga medis, gratis. Karena pihaknya sudah menyediakan tempat, yang dilakukan dengan swasadaya, termasuk konsumsi.
Menyinggung adanya ketentuan orang yang masuk ke Kalsel harus ada PCR, dirasakan Sutjipto, sangat merepotkan. Karena katanya, PCR perlu biaya. Vaksin perlu waktu, meskipun gratis. Kalau tidak ikut patuh seperti itu, tidak bisa ke mana-mana karena sudah diwajibkan Pemerintah.
Sehingga mau bepergian, terutama yang terbang (naik pesawat) harus menunjukkan PCR dan vaksin. Malah ada humor juga, ini mahal PCRnya daripada tiketnya.
“Silakan Pemerintah bikin kebijakan, kami akan patuh. Tapi juga tolong diperhatikan ekonomi masyarakat semakin sulit. Kalau PCR wajib, bebankan ke maskapai penerbangan. Artinya harga sudah inklud di tiket. Vaksin juga sama. Inklud di tiket,” Sutjipto menyatakan.
Sehingga katanya, kalau mau berangkat, bandara harus siapkan tenaga medis yang disiapkan di bandara. Yang sudah punya tinggal masuk. Yang belum, tidak dipersulit lagi. Jadi memang harus diperbesar. Enggak bisa model klinik. Itu harapannya. Karena dirinya juga mengalami pada saat bepergian, swabnya belum ada saat itu. Sehingga dia mondar-mandir, malah ke luar bandara untuk mendapatkan itu dan perlu waktu berjam-jam. Sehingga harapan Sutjipto, agar bisa ditata kembali polanya.(AN/Juns)