Bbs-news.id, Banjarmasin - Kondisi perekonomian Kalimantan Selatan selama tahun 2021 menunjukkan prospek pemulihan perekonomian yang terus berlanjut. Penurunan kasus Covid-19 yang cukup signifikan perlu terus dijaga dengan mematuhi protokol kesehatan dan peran aktif masyarakat melalui pelaksanaan vaksinasi, sehingga akan mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah terus bekerja keras dalam mengatasi pandemi, memberikan perlindungan sosial dan mempercepat pemulihan ekonomi.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan Konferensi Pers Assets Liabilities Committee Regional Kalimantan Selatan, Kamis (20/1/2022) di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel di Banjarmasin.
Realisasi Pendapatan Negara di Kalimantan Selatan hingga akhir Desember 2021 mencapai Rp 11.877,23 miliar atau 119,41 persen terhadap target. Realisasi tersebut tumbuh 31,14 persen (yoy) jika dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu. Sedangkan di sisi belanja negara sampai dengan bulan Desember 2021 di Kalimantan Selatan mencatat angka sebesar Rp26.406,44 miliar (98,50 persen dari pagu APBN 2021). Angka tersebut naik sebesar 1,29 % jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun yang lalu.
PENDAPATAN NEGARA Capaian Pendapatan Negara mencatatkan tren positif, sejalan dengan semakin menggeliatnya aktifitas perekonomian dan terjaganya penurunan jumlah kasus Covid-19 di Kalimantan Selatan. Sampai dengan 31 Desember 2021, Pendapatan Negara mencapai Rp.11.877,23 miliar atau 119,41 % dari target, tumbuh lebih tinggi sebesar 31,14 % dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2020, atau meningkat sebesar Rp.2.820,12 miliar.
Realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir Desember 2021 telah mencapai Rp.10,708,77 miliar atau 119,47 % dari target APBN 2021 sebesar Rp 8.963,71 miliar. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 35,80 % (y-o-y).
Sedangkan realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp.1.015,32 miliar hingga akhir Desember 2021 atau mencapai 2.993,77 % dari target yang ditetapkan. Sementara itu realisasi pendapatan negara yang berasal dari PNBP di wilayah Kalimantan Selatan mencapai nilai Rp 1.168,46 miliar atau 118,83 % dari target.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar dari wilayah Kalimantan Selatan berasal dari PNBP Sumber Daya Alam Non Migas khususnya dari pengolahan mineral dan batubara. Pada tahun 2021, penerimaan dari PNBP tersebut tercatat sebesar Rp. 6,89 trilyun mengalami pertumbuhan sebesar 112,5 % dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 3,29 trilyun. Tren pergerakan jumlah PNBP tersebut dalam kurun waktu 2018-2021 sejalan dengan tren penerimaan sektor perpajakan di wilayah Kalimantan Selatan dengan arah yang semakin membaik.
BELANJA NEGARA Realisasi belanja negara sampai dengan bulan Desember 2021 mencapai Rp.26.406,22 miliar atau 98,50 % dari pagu, dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi sebesar 1,29 % dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2020, yaitu sebesar Rp.26.071,13 miliar.
Untuk Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp.9.290,62 miliar (97,92 % pagu), tumbuh 17,72 % dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2020 yang mencapai Rp 7,892,78 miliar. Peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut utamanya dipengaruhi oleh realisasi belanja modal yang mencapai Rp.2,67 triliun (96,23 % dari pagu) tumbuh 104,74 persen (yoy) dari tahun sebelumnya yang hanya merealisasikan dana sebesar Rp. 1,30 triliun.
Untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalimantan Selatan sampai dengan akhir Desember 2021 tercatat sebesar Rp 17.115,82 triliun atau 98,82 % dari pagu. Bila dibandingkan realisasi tahun lalu, terjadi penurunan sebesar 5,85 % (yoy) yang disebabkan belum terpenuhinya dokumen persyaratan oleh Pemda dari berbagai jenis TKDD serta kegagalan lelang.
Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sampai dengan bulan Desember 2021 masing-masing telah mencapai Rp 4.065,45 miliar (134,65 %) dan Rp. 7.486,17 miliar ( 100 % ).
Sementara itu untuk penyaluran DAK Fisik dan Non Fisik sampai dengan akhir bulan Desember 2021 masing-masing mencapai Rp.1.332,01 miliar ( 91,81 % pagu ) dan Rp. 2.270,31 miliar ( 96,77 % pagu). Sedangkan penyaluran Dana Desa wilayah Kalimantan Selatan telah mencapai Rp1.515,41 miliar atau sebesar 99,32 % dari pagu.
KEKAYAAN NEGARA DJKN sebagai pengelola kekayaan negara yang memiliki karakteristik dan prinsip Kontributif, Instrumental, Otoritatif, Sustainable dan Adaptif senantiasa berusaha untuk mengambil peran penting dalam pengelolaan kekayaan negara. Diantaranya dengan melakukan optimalisasi kekayaan negara melalui program pemanfaatan kekayaan negara maupun melakukan evaluasi terhadap kinerja Barang Milik Negara. Hal ini dilakukan agar kekayaan negara yang ada dapat memberikan manfaat sosial maupun ekonomi bagi sebesar besar kemakmuran rakyat.
ISU STRATEGIS REGIONAL Program PC PEN di wilayah Kalimantan Selatan sampai dengan bulan Desember 2021 telah direalisasikan dana sebesar Rp. 5,08 trilyun yang mencakup beberapa klaster yaitu : kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, program prioritas serta insentif pajak.
Terkait dengan penanganan pandemi Covid di wilayah Kalimantan Selatan, sampai dengan saat ini menunjukkan indikasi yang semakin baik. Hal tersebut terlihat dari angka penurunan positivity rate periode tujuh hari terakhir sebelum tanggal 11 Januari 2022 tercatat penurunan angka 25 % , sedangkan kasus aktif Covid menurun sebesar 58,3 %.
Sedangkan progress vaksinasi di wilayah Kalimantan Selatan saat ini telah mencapai 2,45 juta jiwa atau 60,04 % dari target. Oleh karenanya saat ini wilayah Kalimantan Selatan jika dilihat dari zona risiko berada pada wilayah dengan risiko rendah.
Realisasi DAK Fisik di wilayah Kalimantan Selatan selama kurun waktu tahun 2021 mencapai 92 % pagu atau Rp. 1,33 trlyun. Dana DAK Fisik yang tidak bisa tersalur pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 118 miliar yang disebabkan oleh gagal lelang dan kendala administrasi. Beberapa capaian output DAK Fisik selama tahun 2021 antara lain : penanganan jalan 133,95 km, irigasi untuk 10.884,93 hektar, jaringan perpipaan untuk 13.310 sambungan rumah, peningkatan perumahan 1.068 unit, pembangunan gedung RS 3 paket dan puskesmas 60 unit dan lain-lain.
Berbagai belanja perlindungan social seperti Program Keluarga Harapan, Bansos Tunai, Kartu Sembako, BLT Dana desa, Kartu Pra Kerja serta didukung dengan pemulihan ekonomi yang semakin baik di Kalimantan Selatan, telah berhasil menurunkan tingkat penduduk miskin ditahun 2021 sebesar 0,27% sehingga menjadi 4,56%. Angka 4,56% menjadikan Kalimantan Selatan dengan penduduk miskin terendah se-Indonesia.
Selama kurun waktu tahun 2021, peranan belanja pemerintah ( pusat dan daerah) di wilayah Kalimantan Selatan telah berhasil menahan kontraksi pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal tersebut nampak dari kesesuaian tren pergerakan jumlah belanja pemerintah dengan tren pergerakan PDRB wilayah Kalimantan Selatan.(Andra/juns)