Bbs-news.id, Banjarmasin - Sepanjang 2021, Perwakilan Ombudsman RI Kalsel menerima akses konsultasi/laporan masyarakat 1.232 dan data capaian ini meningkat 226% dibandingkan 2020 yang mencapai 546.
Dalam Ekspose Kinerja Pengawasan Pelayanan Publik 2021 di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Kalsel, Jum'at (7/1/2022), Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel menyatakan, dari 1.232 ini, yang ditindaklanjuti 198 laporan.
Angka ini kata Hadi, mengalami kenaikan 128% dibandingkan 2020 tadi yang hanya 155 laporan ditindaklanjuti.
Dari 198 itu, penyampaian laporan secara langsung oleh masyarakat sebanyak 71. Disusul laporan melalui telepon 38 laporan. Investigasi inisiatif 36 laporan. Melalui WA 30 laporan. Melalui surat 13 laporan. Melalui Kegiatan Penerimaan dan Verifikasi Laporan On The Spot 6 laporan. Sedangkan me lalui email 4 laporan.
Selama 2021, Pengaduan Maladministrasi berupa tidak memberikan pelayanan sebanyak 125 laporan. Penundaan berlarut 36 laporan. Penyimpangan Prosedur 23 laporan. Permintaan imbalan uang, barang dan jasa 9 laporan. Tidak Kompeten 4 laporan. Tidak Patut 1 laporan.
Selama 2021 tersebut, 8 besar substansi yang dilaporkan yaitu Perhubungan/Infrastruktur. Kemudian Asuransi/Jaminan Sosial. Setelah itu, Air Minum, Pendidikan, Administrasi dan Kependudukan, Pertanahan, Kepegawaian dan Kesehatan.
Sedangkan 5 besar Instansi yang dilaporkan masyarakat selama 2021 ke Ombudsman Kalsel, yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD, BPN, Kementerian/Instansi Vertikal, dan Pemerintah Provinsi.
"Isu-isu atau Substansi-substansi yang banyak jadi keluhan masyarakat, itu yang jadi pokok pembenahan para Penyelenggara Pelayanan Publik. Misalnya tadi, infrastruktur. Berarti Pemda harus memberikan perhatian khusus terhadap hal ini," ungkap Hadi.
Meningkatnya jumlah akses dan laporan masyarakat ke Ombudsman, menunjukkan semakin tingginya partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan publik. Harapan masyarakat untuk pelayanan publik juga meningkat.
Namun pelayanan publik juga dirasakan masih ada yang belum memberikan pelayanan dengan optimal.
"Harapan Kami, tingginya laporan yang masuk sepanjang 2021, dapat diimbangi dengan komitmen perbaikan pelayanan publik, khususnya para Kepala Daerah dan Instansi Vertikal di Kalsel," pungkasnya.(Andra/juns)